HALLONEWS.COM – Ketua Umum Persatuan Pekerjaan Pedagang Indonesia (PPPI), Arham Tawarrang memberi dukungannya terhadap langkah TNI dalam memberantas tambang ilegal.
Menurutnya, situasi ini sudah lewat batas dan butuh ketegasan nyata dari negara, bukan sekadar imbauan.
Mantan aktifis PRD ini menegaskan, keterlibatan TNI dalam operasi penertiban tambang ilegal, harus disambut positif.
PPPI menilai, kehadiran TNI mencerminkan keseriusan negara dalam menghadapi praktik yang selama ini kebal hukum karena adanya dugaan “beking-membeking” dari berbagai pihak.
Ia menegaskan, keberpihakan negara dalam penegakan hukum ini selaras dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Ketegasan ini penting agar sumber daya negara tidak terus dirampok oleh jaringan tambang ilegal yang sudah terlalu nyaman,” katanya kepada wartawan Minggu 23 November 2025.
Salah satu hal yang dianggap menarik adalah keberadaan Satgas PKH yang langsung dipimpin Menteri Pertahanan, Syafri Samsudin.
Menurut Arham, ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan tambang ilegal bukan sekadar slogan, tetapi langkah konkret yang dilakukan tanpa pandang bulu.
Ia menilai, masih ada celah penting yang harus dibenahi. Ia menyoroti belum dilibatkannya organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat dalam struktur Satgas PKH.
“Agar pengawasan lebih objektif dan mencegah permainan oknum, ke depan organisasi sipil harus ikut terlibat. Ini bukan semata operasi keamanan, tapi urusan hajat hidup rakyat,” tegasnya. (yopy)
