HALLONEWS.COM – Program Waste-to-Energy (WtE), yang didirikan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), adalah inovasi penting untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah yang semakin mendesak.
Program Waste-to-Energy (WtE) ini bertujuan untuk mengubah sampah menjadi sumber energi terbarukan. Inisiatif ini, yang didukung oleh peraturan kuat seperti Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, bertujuan untuk menurunkan jumlah sampah nasional sebesar 56 juta ton per tahun dengan tingkat daur ulang hanya 40% serta meningkatkan ketahanan energi negara.
Program ini menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengintegrasikan kebutuhan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan energi dalam sistem holistik.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, teknologi inti WtE Danantara akan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), yang dianggap sebagai bioenergi.
Untuk meningkatkan efisiensi, proses ini menggunakan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Setiap unit PSEL dapat menghasilkan hingga 15 megawatt daya. Manfaatnya sangat besar, termasuk pengurangan volume sampah yang signifikan, penghematan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebesar 90%, dan kontribusi sebesar 80% terhadap penurunan emisi gas rumah kaca nasional.
Selain itu, program ini membantu mencapai tujuan Net Zero Emissions (NZE) Indonesia pada tahun 2060 dengan menghasilkan pasokan energi alternatif yang stabil dan mengurangi ketergantungan kita pada sumber daya fosil.
Program ini berhasil berkat dukungan pemerintah. BPI Danantara berfungsi sebagai fasilitator utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan memilih mitra, mengelola proyek, dan menyediakan pendanaan jangka panjang. Pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat bekerja sama dalam berbagai sektor sangat penting.
Sinergi ini sangat penting, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menargetkan pembangunan 7 PLTSa pada 2026 dan meningkatkannya hingga 33 unit di berbagai provinsi yang diprioritaskan pada 2029. Sebagai pembeli listrik utama, PLN akan mendukung melalui pengurangan risiko investasi, integrasi ke jaringan listrik nasional, dan jaminan pembelian.
“Indonesia memiliki peluang besar untuk menjaga kehidupan melalui WtE, tetapi ini hanya mungkin dengan kolaborasi yang solid antara semua pemangku kepentingan,” kata Direktur Utama Danantara, Stefanus Ade Hadiwidjaja.
Prospek program ini semakin cerah seiring peningkatan minat investor global, didorong oleh skema pendanaan yang inovatif termasuk kredit karbon dan transfer teknologi.
Sinergi antara pemerintah pusat-daerah dengan investor domestik maupun internasional meminimalkan risiko keuangan, mempercepat alokasi dana, dan membangun kepercayaan pasar. Hafiz Elfiansya Parawu, pengamat kebijakan dari Universitas Muhammadiyah Makassar, menyoroti bahwa pendekatan ini akan mendorong proyek berskala lebih besar dan berkelanjutan.
Namun, tantangan tetap ada, seperti ketergantungan pada pasokan sampah yang stabil dan terpilah, biaya investasi tinggi, serta pengawasan emisi untuk menghindari dampak lingkungan negatif. Untuk mengatasinya, diperlukan tata kelola transparan, kebijakan pendukung yang kuat, dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan serta pengelolaan limbah.
Program WtE Danantara diharapkan menjadi model bagi kota-kota bebas sampah, meningkatkan daya tarik pariwisata, dan mendukung transisi energi nasional.
Dengan fokus pada provinsi dengan masalah sampah akut, inisiatif ini tidak hanya menyelesaikan 10 persen dari krisis sampah nasional yang terus bertambah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Implementasi yang matang akan memastikan bahwa WtE bukan sekadar solusi teknis, melainkan pilar pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdampak luas. (Hendeka Putra / Yes Invest Research)
