HALLONEWS.COM – Presiden AS Donald Trump meminta Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi untuk menurunkan nada pernyataannya tentang Taiwan agar hubungan ekonomi antara AS dan China tetap berjalan dengan baik.
Permintaan tersebut menunjukkan upaya Trump untuk mengimbangi antara pendekatan pragmatis terhadap Beijing dan komitmen aliansi dengan Jepang di tengah persaingan strategis yang semakin tajam.
Pidato Takaichi di parlemen Jepang pada 7 November 2025 adalah pemicu utama. Pada kesempatan itu, ia menyatakan bahwa setiap serangan militer China terhadap Taiwan akan menjadi “ancaman eksistensial” bagi keamanan Jepang, sekaligus mengisyaratkan bahwa Tokyo siap untuk mempertahankan diri bersama pasukan AS dengan melakukan pertahanan kolektif.
Akibatnya, Beijing langsung menanggapi dengan reaksi keras: Duta Besar Jepang dipanggil ke Kementerian Luar Negeri China, peringatan perjalanan ke Jepang dikeluarkan, penayangan film Jepang ditangguhkan, dan Langkah-langkah tersebut memperburuk hubungan yang sudah tidak stabil antara kedua belah pihak.
Dalam pembicaraan dengan Takaichi, Trump hanya menyarankan agar Tokyo menghindari provokasi yang dapat mengganggu kemajuan hubungan AS-China, tidak memerintahkan pencabutan pernyataan.
Trump telah berbicara langsung dengan Presiden Xi Jinping beberapa hari sebelumnya. Dalam percakapan itu, Xi menegaskan kembali bahwa Taiwan adalah bagian integral dari wilayah China setelah Perang Dunia II, sementara Trump menyoroti kesepakatan perdagangan baru, termasuk komitmen China untuk meningkatkan pembelian produk pertanian AS yang sebelumnya terdampak oleh perang dagang.
Dipandang sebagai solusi yang menguntungkan, kesepakatan ini juga menguntungkan Jepang karena menjadi mitra dagang utama Amerika Serikat dan Jepang.
Pada 27 November 2025, juru bicara Kabinet Minoru Kihara menyatakan bahwa laporan yang menyatakan bahwa Trump “melarang” Jepang untuk berbicara tentang Taiwan adalah “tidak benar sama sekali”.
Ia menekankan bahwa pembicaraan berlangsung dalam suasana persahabatan, bahkan Trump mengundang Takaichi untuk berkonsultasi kapan saja. Namun, di balik pernyataan resmi, beberapa pejabat Jepang mengkhawatirkan bahwa prioritas ekonomi Trump terhadap China dapat melemahkan keamanan AS di kawasan Indo-Pasifik.
Kekhawatiran ini terutama terkait dengan fakta bahwa Jepang menampung kontingen militer AS terbesar di luar negeri dan terus memperkuat pertahanan di Pulau Yonaguni, yang hanya berjarak 110 km dari Taiwan.
Kasus ini menunjukkan dilema yang sering dihadapi Jepang: melindungi stabilitas ekonomi regional dan akses pasar terbesar sambil menghadapi ancaman dari China. Metode ini, menurut Trump, merupakan lanjutan dari pendekatan diplomasi pribadi yang mengutamakan kesepakatan ekonomi sambil mempertahankan hubungan keamanan.
Meskipun ada risiko kesalahan perhitungan, rencana kunjungan kenegaraan Trump ke Beijing pada April 2026 semakin menunjukkan upaya Washington untuk mencegah eskalasi yang tidak diinginkan. (Hendeka Putra/Yes Invest Research)
