Nasional
HALLONEWS.COM — Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali ramai diperbincangkan di media sosial, apalagi setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus diplomat senior
November 19, 2025
No Comments
HALLONEWS.COM — Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali ramai diperbincangkan di media sosial, apalagi setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus diplomat senior
HALLONEWS.COM- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi secara resmi meluncurkan Global Citizenship of Indonesia (GCI), sebuah kebijakan baru yang menjadi
HALLONEWS.COM – Rapat Paripurna DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang
HALLONEWS.COM- Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor IMI-003.HH.01.04 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Contact Center. Koordinator Fungsi
HALLONEWS.COM – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi kelompok masyarakat di Lounge Adhi Pradana, STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Selasa (18/11/2025). Ketua Komite Percepatan
HALLONEWS.COM- Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, mengajak Dewan Pers beserta konstituen Dewan Pers untuk memperkuat sinergi dalam menyukseskan penyelenggaraan Hari Pers Nasional
HALLONEWS.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan akan berlaku pada 2 Januari 2026. KUHAP
HALLONEWS.COM – Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan Polri terus berbenah dan memperbaiki pelayanan untuk publik. Dedi mengatakan personel Polri hadir di tengah-tengah masyarakat untuk
HALLONEWS.COM – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri memaparkan fakta baru bahwa jaringan terorisme secara masif menyasar anak-anak Indonesia sebagai target rekrumen mereka. Tak tanggung-tanggung,
HALLONEWS.COM – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangat bersifat objektif dan mampu memberikan rasa keadilan yang