Megapolitan
HALLONEWS.COM– Satuan Reserse Kriminal Polres Bandara Soekarno-Hatta menangkap tiga orang debt collector gadungan yang diduga memeras dan merampas kendaraan korban dengan modus penarikan paksa. Ketiganya
November 4, 2025
No Comments
HALLONEWS.COM– Satuan Reserse Kriminal Polres Bandara Soekarno-Hatta menangkap tiga orang debt collector gadungan yang diduga memeras dan merampas kendaraan korban dengan modus penarikan paksa. Ketiganya
HALLONEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Riau. Terbaru adalah Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang baru 9 bulan menjabat.
HALLONEWS.COM— Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Dharmasraya melaksanakan razia rutin kamar hunian warga binaan, Selasa (4/11) pagi. Kegiatan yang dimulai pukul 08.15 WIB tersebut dipimpin
HALLONEWS.COM – Mutasi dan rotasi pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapat sorotan dari publik. Pasalnya,
HALLONEWS.COM – Sejarah baru tercatat dalam perjalanan Gereja Katolik Indonesia. Untuk pertama kalinya, Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI), keuskupan yang menaungi umat Katolik di lingkungan TNI
HALLONEWS.COM – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Polresta Magelang, serta instansi
HALLONEWS.COM – Suasana hangat dan penuh warna tampak di Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang saat warga binaan dan masyarakat berbaur dalam kegiatan “Paint Your
HALLONEWS.COM– Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, menyatakan siap menjalin hubungan kerjasama dengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia (DPC-KAI) Kabupaten Tangerang. Hal itu
HALLONEWS.COM– Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji, menyoroti lemahnya pengelolaan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kerap
HALLONEWS.COM — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bukan untuk melemahkan Komisi