HALLONEWS.COM – Di tengah isu ketahanan pangan global yang kian kompleks, langkah konkret Polri dalam mendukung program swasembada pangan menjadi sorotan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin kegiatan penanaman jagung serentak kuartal IV di Desa Bantar Panjang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten sebagai simbol komitmen Polri untuk mengawal langsung instruksi Presiden Prabowo Subianto menuju kemandirian pangan nasional.
“Polri terus berupaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan dukungan penuh dari berbagai Kementerian/Lembaga, instansi pemerintah, para stakeholder terkait, serta seluruh elemen masyarakat,” ujar Sigit.
Gerakan tanam jagung Polri bukan sekadar seremoni. Berdasarkan data yang dipaparkan Kapolri, total lahan yang terlibat dalam program ketahanan pangan Polri kini mencapai 1,19 juta hektar. Dari jumlah itu, 554.105 hektar telah ditanami jagung, tersebar di lahan binaan Polri dan lahan baku sawah produktif.
Distribusinya mencakup 484.771 hektar lahan binaan Polri serta 69.334 hektar lahan baku sawah, hasil kerja kolaboratif antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat petani.
Dari periode Januari hingga September 2025 saja, program ini telah menghasilkan 2,83 juta ton jagung. Capaian tersebut dibagi dalam tiga fase panen:
Kuartal I: 193.333 ton dari 16.656 hektar lahan
Kuartal II: 1,89 juta ton dari 343.363 hektar
Kuartal III: 751.442 ton dari 166.512 hektar
Angka ini bukan hanya statistik. Menurut Sigit, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa Polri dapat berperan aktif dalam aspek non-keamanan seperti ketahanan ekonomi dan kedaulatan pangan.
Kontribusi Nyata
Hasil dari gerakan tanam jagung Polri turut mendorong peningkatan produksi jagung nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga Agustus 2025, produksi jagung nasional mencapai 11,42 juta ton, naik 13,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan 1,39 juta ton ini menjadi indikator positif arah kebijakan pangan Indonesia di bawah pemerintahan baru.
Peningkatan ini juga mencerminkan semangat “sinergi lintas sektor” yang diusung pemerintah — bahwa ketahanan pangan bukan semata tanggung jawab Kementerian Pertanian, melainkan tugas kolektif seluruh elemen bangsa, termasuk aparat penegak hukum.
Keterlibatan Polri dalam program pertanian sempat dianggap tidak lazim. Namun, bagi Jenderal Sigit, langkah ini merupakan wujud nyata dari “Presisi” yang tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat.
“Polri hadir bukan hanya untuk menjaga hukum, tetapi juga memastikan rakyat bisa makan dari hasil bumi sendiri,” ujar seorang pejabat Polri di lokasi acara.
Bagi masyarakat di berbagai daerah binaan, kehadiran program ini membawa manfaat langsung — mulai dari pelatihan bercocok tanam, bantuan bibit, hingga pemasaran hasil panen. Polri bahkan menggandeng kelompok tani lokal agar kegiatan ini berkelanjutan dan berdampak luas.
Gerakan tanam jagung serentak bukan hanya agenda teknis, melainkan simbol komitmen terhadap visi swasembada pangan nasional. Di tengah ancaman krisis pangan global, Indonesia berusaha memperkuat ketahanan domestik dengan strategi terpadu: kemandirian produksi, pemberdayaan petani, dan dukungan lintas lembaga.
Polri, lewat langkah nyata di lapangan, menegaskan bahwa menjaga negara bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan cangkul dan bibit jagung — alat sederhana yang kini menjadi simbol perjuangan menuju kedaulatan pangan Indonesia. (*)
