HALLONEWS.COM– Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menampik tegas terkait adanya permainan internal dalam proses penerbitan Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV).
Klarifikasi tersebut disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Keimigrasian, Yuldi Yusman, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan.
Yuldi menjelaskan bahwa sistem pengiriman email notifikasi hanya dijalankan setelah para pendaftar masuk ke dalam ruang tunggu (waiting room), sehingga tidak ada proses pemilihan manual oleh petugas.
“Sistem bekerja berdasarkan data 5.000 peserta pertama yang berhasil masuk kuota, tanpa mempertimbangkan faktor personal atau kedekatan tertentu,” katanya Senin (24/11/2025).
Menurutnya, jumlah peserta yang tercatat dalam sistem tidak otomatis menjamin kelulusan.
Ia mengungkapkan bahwa 38 berkas permohonan terpaksa dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan administratif saat verifikasi.
“Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi tetap berjalan ketat meski peserta sudah menerima email pemberitahuan,” ujarnya.
“Semua persoalan yang muncul selama pendaftaran bukan disebabkan intervensi manusia, melainkan murni keterbatasan infrastruktur digital yang digunakan dalam pelaksanaan SDUWHV,” imbuhnya.
Penjelasan serupa disampaikan Direktur Teknologi Informasi Keimigrasian, Chicco Ahmad Muttaqin.
Menurutnya, sejumlah kendala yang dialami pendaftar dipicu oleh gangguan teknis, bukan oleh campur tangan oknum pegawai sebagaimana sempat disinggung oleh anggota Komisi XIII DPR RI.
“Seluruh proses seleksi kini berjalan sepenuhnya melalui sistem digital, bukan melalui pemilahan manual,” kata dia.
“Kami membuka pintu bagi siapa pun yang ingin memberikan informasi tambahan untuk meluruskan dugaan yang berkembang di publik,” ucapnya.
Lebih jauh, Chicco menjelaskan bahwa kecurigaan peserta bermula ketika sistem pendaftaran tidak stabil akibat lonjakan akses hingga 1,4 juta permintaan di cloud Google.
“Kondisi tersebut menyebabkan dashboard peserta tidak mampu menampilkan sisa kuota secara real time, sehingga memicu kesalahpahaman bahwa data telah dimanipulasi,” jelasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa email notifikasi tahap lanjutan dikirimkan secara acak pada pendaftaran 15 dan 17 Oktober.
Menurutnya, email khusus diberikan kepada peserta yang sudah berada dalam kuota 5.000 tetapi tidak bisa melanjutkan proses verifikasi tahap kedua.
“Tautan khusus tersebut dibuat agar hak peserta tetap terlindungi dan terjamin secara hukum,” tandasnya.
Meski demikian, Chicco mengakui adanya peserta yang mengaku tidak menerima email meski tercatat bahwa sistem sudah mengirimkan notifikasi.
“Untuk situasi ini, Ditjen Imigrasi tengah menyiapkan rencana kontinjensi sebagai langkah tindak lanjut, agar seluruh pengaduan dapat diselesaikan secara transparan dan profesional,” paparnya. (ALS)
