HALLONEWS.COM- Ketua Pansus Perparkiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jupiter, kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bahwa solusi perparkiran bukanlah sekadar menaikkan tarif.
Ia menegaskan bahwa sebelum sibuk menambah beban warga, pemerintah seharusnya membereskan dulu kebocoran yang nilainya bukan mainmencapai Rp1,4 triliun.
Jupiter menegaskan, temuan itu cukup jadi alarm keras bahwa masalah parkir di Jakarta bukan kurang tarif, tapi kurang tata kelola.
“Yang bocor miliaran, tapi yang dikejar malah tarif rakyat. Tolong fokus dulu benahi sistemnya,” katanya dalam keterangan pada Minggu (16/11/2025).
Lanjutnya, dalam rekomendasi resmi, Pansus meminta Pemprov DKI Jakarta memperketat pengawasan dan pemberantasan parkir ilegal yang masih menjamur di Jakarta.
Ia menilai selama ini pengawasan Dishub, Satpol PP, dan kepolisian belum berjalan seirama, sehingga lahan parkir liar bak tumbuh subur tanpa pupuk.
Legislator Fraksi NasDem itu juga mendorong tindakan tegas terhadap operator nakal mulai penyegelan, pembongkaran fasilitas, hingga pelarangan total.
“Sudah disegel tapi masih boleh beroperasi setelah bayar denda? Itu namanya bukan penindakan, tapi kompromi,” ujar Jupiter.
Pansus menegaskan, operator yang melanggar harus langsung masuk daftar hitam dan dilarang beroperasi di seluruh wilayah DKI Jakarta.
“Kalau mau tegas, ya tegas. Jangan ada pintu belakang buat yang sudah terbukti melanggar,” pungkasnya. (ALS)
